intelijen indonesia Fundamentals Explained

intelijen indonesia Fundamentals Explained

Blog Article

The BIN can also be liable for coordinating intelligence routines among numerous intelligence businesses, which include military services intelligence, law enforcement intelligence, prosecutors intelligence and various appropriate entities.

[eighteen] The definite advantage Soeharto gained from this activation of territorial commands was the degree of power and army intelligence functions which the composition could execute, which stored Suharto ‘current’ with “any risk” even through the village amount.

Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.

[18] The chain of command flowed directly from the ABRI commander in chief by using the Main of Employees of the Army to the 10 territorial commands' commanders, after which to subordinate army territorial commands.

Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Jurisprudence: Court selections usually often called jurisprudence, or case regulation, or judge-manufactured regulation do not need a binding power besides for the persons or parties being subjected to the decision. It's because Indonesia as being a civil regulation region (which ascribed to European continental authorized procedure), subsequent the Dutch, will not undertake stare decisis theory. Nevertheless, There are 2 streams of viewpoint concerning the exact conclusions manufactured three times because of the Supreme Court docket or perhaps the Constitutional Court docket.

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga interior, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

eighteen/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Regulation eighteen/2003”) and Authorities Regulation No. eighty three/2008 on Necessities and Procedures for Provision of Absolutely free Authorized Support dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to provide gratis (pro bono) authorized aid to incapable justice seekers. To facilitate the provision of professional bono lawful help additional effectively and effectively, PERADI since the advocacy Firm has fashioned a Office known as Authorized Assist Centre (“PBH PERADI”) from the Corporation to equip its mission to help individuals who request for legal help. PBH PERADI could appoint an Advocate to supply pro bono lawful guidance to incapable justice seekers, this is applicable equally to any application or ask for straight from incapable justice seekers. Apart from being an obligation, delivering Professional bono authorized help could also be executed within the initiative of an advocate alone as a sort of devotion on the Group. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are prompt to supply pro bono lawful support not less than 50 hours of labor annually. This provision will probably be utilized as one of the requirements to obtain or to renew the Advocate copyright (“KTPA”) and if advocates could not meet up with this requirement, then the KTPA issuance situs web might be deferred until eventually this requirement is fulfilled.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi knowledge.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.